Salah satu topik yang konsisten dan sering ramai di jagat twitter perbukuan: buku bajakan. Dari keramaian opini dan respon tentang ini, aku mengamati adanya benang kusut yang pengen aku sedikit bahas di sini.
Berjamurnya buku bajakan yang dijual (serta terjual banyak) di berbagai lapak online, meski para pelaku usaha industri sudah melaporkan ke platform bersangkutan, tetap saja mati satu, lalu tumbuh lagi dan lagi, membuat mereka geram. Belum lagi platform e-commerce ini tak ada yang sepeduli itu, kesan umumnya bagi platform ini: site traffic is always good, no matter what they’re selling. Gara-gara sudah mentok begini, kurasa inilah pemicu beberapa pihak turut rajin woro-woro perihal maraknya penjual-penjual yang seenak udel menuai keuntungan dari jerih payah para pelaku industri perbukuan. Salah satu caranya lewat kampanye post medsos dan cara-cara lain. Terselip harapan, semoga semakin banyak pembeli buku bajakan tahu dan paham bahwa membeli buku bajakan itu hanya menguntungkan dan memberi umur panjang bagi para penjual buku fisik bajakan.
Dalam praksisnya mengupayakan woro-woro ini, kadang kegeraman ini termanifestasi dengan cara menjadi amat galak ke para pembeli buku bajakan dan pembaca buku bajakan format elektronik, sampai beberapa dari kita menjelma menjadi polisi, berusaha mengatur bagaimana seharusnya daftar prioritas bacaan seseorang, “ya kan enggak harus baca buku A sekarang sih? bisa besok-besok saja ketika uang sudah terkumpul, atau sudah tersedia buat dipinjam di perpusnas/perpus-perpus lain?”
Toh, bukankah sudah sewajarnya tumpukan TBR (to be read) kita semua memang akan terus menggunung sampai akhir hayat ini? Jika memang ada seorang pembaca merasa harus banget sekarang baca buku A lebih dulu daripada buku B, apakah iya pemicu utama cuma perasaan FOMO (fear of missing out)? Belum tentu juga. Kalaupun iya, mungkin itu sesuatu yang perlu kita kulik; kenapa ya jagat perbukuan bisa memicu rasa FOMO terhadap buku A ke banyak pembaca, faktor apa saja yang mendorong hal ini? Mungkin dari penguraian ini, masing-masing dari kita akan bisa menemukan cara-cara lebih baik untuk menghadapi FOMO berjamaah itu, dengan tetap tegas soal buku bajakan tapi tanpa mengumpat atau menjadi galak/ketus ke sesama pembaca (yang kita tak tahu latar belakang ekonomi, lokasi tinggal dan segala keterbatasan mereka). Sebab, menurutku dalam konteks ini, pembaca yang merasa dihakimi cenderung berpotensi menjauh dari obrolan, dan makin lebar jarak itu, makin sulit kita membicarakan akar masalahnya bersama-sama.
Pihak yang mengadvokasi akses bebas atas pengetahuan biasanya juga ikut meramaikan perdebatan online ini. Ketimpangan atas akses pengetahuan adalah realita keseharian dari masa ke masa, dan titik terang perihal ini terasa semakin meredup. Setauku, dahulu kala saat internet lahir, ada semangat menggebu oleh banyak pihak: “wah, asik, informasi dan pengetahuan akan semakin mudah diakses oleh banyak orang, tak peduli gender, ras, asal-usul, selama kita punya internet, kita akan punya akses yang sama ke informasi dan pengetahuan, alias the answer to democratizing human knowledge.” Tapi seiring berjalannya waktu, gerbang menuju informasi dan pengetahuan itu semakin dikuasai segelintir korporasi besar. Dalam konteks buku akademik dan jurnal ilmiah, harganya seringkali mustahil ditanggung oleh satu individu; inilah alasan beberapa situs seperti Sci-Hub, LibGen dan Anna’s Archive menjadi jalur ninja banyak orang. Untuk konteks ini, aku tentu paham alasan advokasi akses bebas ke pengetahuan menjadi bentuk perlawanan yang masuk akal, meski bukan berarti tanpa pertanyaan, friksi dan kerumitannya sendiri. Hanya saja, apakah logika yang sama otomatis berlaku untuk buku-buku dari penerbit buku komersial, terutama penerbit kecil, yang harus menanggung banyak biaya dan ongkos, mencakup bayaran penulis, penerjemah, editor dan buruh buku lainnya; orang-orang yang hidup dari kerja menerbitkan buku-buku itu?
Memang, upah dan status kerja layak para pekerja buku masih menjadi PR (pekerjaan rumah) juga di industri ini, seperti yang pernah diungkit satu kawan, Dana, di cuitan ini, yang sempat mendapatkan respon kurang lebih: “kok malah membenturkan pekerja buku dengan penerbit, padahal ini kan sedang mengungkit para benalu alias penjual-penjual buku fisik bajakan itu?!” Padahal, cuitan Dana itu kubaca sebagai ungkapan keterusikan dan keresahan, sehingga dia berusaha mempertanyakan seberapa sinkron sih antara salah satu poin yang digaungkan di dalam kampanye tolak buku bajakan (mencuri hak buruh buku) dengan praktek sesungguhnya.
Mahal, murah, dan gratis; masing-masing ada penyebab dan konsekuensinya. Setiap kali kita memutuskan untuk mengakses satu buku, entah membeli baru, bekas atau e-book, meminjam, mengunduh e-book bajakan, atau membeli buku fisik bajakan, kita bisa mulai bertanya ke diri sendiri (sesuai kondisi dan batasan masing-masing): siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh pilihan ini? Imbas macam apa yang bisa muncul, dalam jangka pendek maupun panjang, bagi penulis, penerjemah, editor, dan buruh buku lain; juga bagi penerbit, toko buku, perpustakaan, taman baca, dan ruang akses lain di ekosistem ini? Alternatif akses apa saja yang mampu kita jangkau saat ini? Dan tentu the one million dollar question: kenapa harga buku lokal dan impor bisa semahal itu bagi banyak warga?
